Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Kupang - Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr. Ir. Budi Situmorang,MURP membuka dan memberikan sambutan pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Kupang/2 Agustus 2018))

Dalam sambutannya Bapak Direktur Jenderal mengatakan bahwa kita sedang memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. RTRW seluruh Kabupaten Kota telah tersusun, seluruh bidang tanah akan bersertipikat baik melalui program Reforma Agraria maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan inilah waktunya untuk melakukan pengendalian pemanfaatn ruang dan pertanahan. Beliau juga memberikan arahan langsung kepada PPNS se Prov. NTT yang hadir.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Slameto Dwi Martono,S.H., M.H., yang dalam sambutannya menjelaskan isu tata ruang di NTT antara lain potensi kerawanan bencana seperti banji dan tsunami. Beliau juga menyampaikan bahwa belum detailnya aturan tata ruang di NTT, menjadi awal dari beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Oleh karena itu, peran PPNS Penataan Ruang dan sosialisasi ini sangat diperlukan.

Hadir pula Sekretaris Daerah Prov. NTT, Ir. Ben Polo Maing, yang dalam sambutannya menyampaikan kendala yang selama ini terjadi, yaitu tata ruang yang belum menjadi acuan program dan kegiatan yang menyebabkan tidak padunya kegiatan antar sektor di daerah.

Kegiatan ini ditutup pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR se NTT, PPNS, Korwas PPNS, dan Akademis dari Universitas Nusa Cendana.

BPN.BPNWidgetBannerCekBerkas